Dana Rp350 Miliar Hilang, Pemkab Kotim Didera Krisis Fiskal: Program Pembangunan Dipangkas Besar-besaran
Inews Sampit- Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) tengah menghadapi tekanan fiskal terberat dalam beberapa tahun terakhir. Menjelang tahun anggaran 2026, Pemkab dipaksa melakukan penghematan drastis setelah dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat dipangkas ratusan miliar rupiah. Imbasnya, banyak program pembangunan yang sebelumnya telah direncanakan kini terancam ditunda, dipangkas, bahkan dibatalkan.
Situasi ini dipicu oleh terbitnya surat Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor S-62/PK/2025 tertanggal 23 September 2025. Surat tersebut berisi pemberitahuan tentang alokasi TKD tahun anggaran 2026 yang secara resmi lebih kecil dibandingkan tahun sebelumnya. Berdasarkan data dalam surat itu, Kabupaten Kotim kehilangan dana transfer lebih dari Rp350 miliar, sehingga pemerintah daerah harus melakukan penyesuaian besar-besaran terhadap Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
“Berdasarkan asumsi awal, total belanja daerah yang harus dikurangi mencapai sekitar Rp168 miliar. Ini tambahan dari pengurangan yang sudah dilakukan sejak awal penyusunan KUA-PPAS,” ujar Ramadhansyah, anggota Tim Anggaran Pemkab Kotim, Selasa (8/10/2025).
Ia menjelaskan, Pemkab Kotim sebenarnya sudah melakukan langkah efisiensi sejak awal perencanaan anggaran. Namun, keputusan pemerintah pusat untuk menekan belanja negara membuat situasi keuangan daerah menjadi lebih berat. Jika dibandingkan dengan tahun anggaran 2025, total dana TKD 2026 turun hingga Rp383 miliar. Akibatnya, alokasi belanja OPD yang sudah disepakati sebelumnya kini harus dipangkas ulang hingga 40 persen.
“Ini tentu bukan situasi yang mudah, apalagi banyak program pembangunan sudah masuk dalam perencanaan jangka menengah. Tapi mau tidak mau, kita harus melakukan penyesuaian,” tambahnya.
Baca Juga : RSUD dr. Murjani Sampit Terapkan Pindai Wajah dan Sidik Jari, Pasien Kini Tak Perlu Bawa Kartu BPJS
Skala Prioritas dan Program Mendesak
Bupati Kotim, Halikinnor, membenarkan adanya penurunan signifikan dana transfer dari pusat. Menurutnya, kondisi ini menjadi tantangan besar bagi pemerintah daerah untuk tetap menjalankan pembangunan dengan anggaran yang terbatas.
“Memang ada efisiensi dari pusat, sehingga terjadi pengurangan lebih dari Rp350 miliar. Ini situasi yang harus kita hadapi dengan langkah strategis,” ujarnya.
Halikinnor menegaskan, pemerintah daerah akan menata ulang skala prioritas program kerja. Fokus utama diarahkan pada program yang benar-benar mendesak dan berdampak langsung terhadap masyarakat, seperti pembangunan infrastruktur dasar, pendidikan, dan layanan kesehatan. “Kita akan atur ulang, mana yang paling mendesak dan bisa kita jalankan dengan maksimal,” tegasnya.
Cari Sumber Pendapatan Baru
Pemkab Kotim juga tengah mengkaji langkah diversifikasi pendapatan di luar TKD. Salah satu upaya yang sedang dipertimbangkan adalah peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi pajak daerah, retribusi, serta kerja sama strategis dengan sektor swasta.
“Situasi ini tidak boleh membuat kita berhenti. Justru harus menjadi momentum untuk lebih mandiri secara fiskal,” kata Halikinnor. Ia juga memastikan pengawasan penggunaan anggaran akan diperketat agar setiap rupiah yang dikeluarkan tepat sasaran dan tidak terbuang percuma.
Dampak bagi Pembangunan Daerah
Krisis fiskal ini diperkirakan akan memengaruhi sejumlah sektor vital, terutama pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, fasilitas pendidikan, dan kesehatan. Sejumlah proyek strategis yang telah masuk dalam KUA-PPAS 2026 akan dikaji ulang dan diprioritaskan berdasarkan urgensi serta dampaknya terhadap masyarakat.
“Bukan berarti semua proyek dibatalkan, tapi kita harus realistis. Yang paling penting saat ini adalah menjaga pelayanan dasar kepada masyarakat tetap berjalan,” kata Ramadhansyah.
Selain itu, Pemkab juga akan memperkuat kerja sama dengan DPRD Kotim untuk menyusun ulang rencana kerja pembangunan daerah (RKPD) dan memastikan keputusan yang diambil mencerminkan kepentingan publik.
Harapan Pemerintah Daerah
Meski berada dalam tekanan anggaran yang berat, Pemkab Kotim tetap optimistis dapat melewati masa sulit ini dengan kerja sama semua pihak. “Kami butuh dukungan semua elemen, baik pemerintah pusat, provinsi, DPRD, sektor swasta, dan masyarakat,” ujar Halikinnor.
Ia juga menegaskan bahwa krisis ini bukan akhir dari pembangunan daerah, melainkan momentum untuk memperbaiki sistem keuangan daerah agar lebih efisien, transparan, dan adaptif terhadap perubahan kebijakan nasional.
