Kemunculan China perubahan dramatis dalam cara negara-negara besar mengekspansi pengaruh global mereka. Salah satu fenomena yang paling mencolok adalah munculnya perusahaan militer swasta (private military company/PMCs) asal China. Jika sebelumnya sorotan lebih banyak diperhatikan pada PMC asal Barat seperti Blackwater atau Grup Wagner dari Rusia, kini giliran PMC China mulai mencuri perhatian—meski dengan cara yang jauh lebih senyap.
Kemunculan PMC Tiongkok umumnya dibalut dalam narasi perlindungan atas aset dan proyek infrastruktur global yang berada di bawah inisiatif inisiatif Belt and Road Initiative (BRI). Di atas kertas, mereka berfungsi sebagai penyedia keamanan logistik. Namun, kenyataannya lebih kompleks. Banyak dari perusahaan ini, seperti Frontier Services Group (FSG) , DeWe Security , dan Haiwei Security , ternyata memiliki cakupan operasi yang tidak hanya terbatas pada keamanan fisik, tetapi juga mempengaruhi dinamika politik di negara-negara tempat mereka beroperasi.
Menurut Ratish Mehta, seorang peneliti dari Organization for Research on China and Asia (ORCA), kehadiran PMC di China bukanlah hal sepele. “Mereka hadir bukan sekedar untuk menjaga proyek. Kehadiran mereka bisa memperkuat pemerintahan otoriter, menekan oposisi lokal, dan secara tak langsung menjadikan negara tuan rumah lebih bergantung pada Beijing,” ujarnya. Mehta bahkan menyebut mereka sebagai bentuk intervensi terselubung yang belum sepenuhnya disadari oleh komunitas internasional.
Baca Juga : Klasemen F1 2019 Usai Bottas Menangi GP Australia
Salah satu contoh nyata adalah di Sudan Selatan , sebuah negara yang sering dilanda konflik internal. Di sana, perusahaan minyak milik negara China, CNPC, memiliki aset besar yang harus dijaga. Ketika konflik memuncak pada tahun 2018, PMC China yang dikontrak untuk “pengamanan” ternyata bekerja lebih jauh dari sekedar menjaga fasilitas. Mereka terlibat dalam koordinasi dengan milisi lokal yang berpihak pada pemerintah, bahkan berbagi informasi intelijen. Hal ini menjadikan mereka bagian aktif dari konflik bersenjata.
“Meski tidak ada pengerahan militer resmi dari pemerintah Tiongkok, secara de facto, mereka telah mencampurkan urusan dalam negeri negara lain melalui entitas kuasi-negara ini,” kata Mehta. Hal ini mengharuskan batas antara kepentingan nasional dan komersial, sekaligus membuka ruang abu-abu dalam hukum internasional dan kedaulatan negara.
Keberadaan PMC China di negara-negara berkembang
membawa banyak pertanyaan. Apakah mereka benar-benar hadir untuk menjaga stabilitas, atau justru menegakkan stabilitas yang hanya menguntungkan satu pihak? Apakah keberadaan mereka memperkuat keamanan nasional tuan rumah, atau justru menciptakan ketergantungan jangka panjang terhadap kekuatan asing?
Yang pasti, PMCs China adalah bagian dari strategi geopolitik baru yang dijalankan dengan cara tidak konfrontatif, namun sangat efektif. Mereka bergerak di balik layar, namun dampaknya dapat menentukan arah politik dan keamanan suatu negara. Dunia mungkin belum sepenuhnya menyadari ancaman ini—namun waktunya akan tiba.
